Kenapa Rusia Tidak Mengembalikan 'Wilayah Selatan' ke Jepang?
Rusia tidak kenal kata "kembalikan”
Menurut Valery Kistanov, Kepala Pusat Studi Jepang di Institut Studi Timur Tengah, “Kedaulatan Rusia terhadap pulau-pulau ini ada dalam dokumen-dokumen internasional sehingga tidak perlu dipertanyakan.”
Ia menambahkan, “Jepang mendapatkan Sakhalin Selatan sebagai hadiah perang di akhir era perang dengan Rusia tahun 1904-1905. Sementara Kepulauan Kuril Selatan dapat dianggap hadiah perang Rusia.”
Nikolay Murashkin, kandidat doktor di Universitas Cambridge, memiliki pandangan serupa. “Sikap resmi Rusia adalah bahwa pulau-pulau itu berada di teritori Rusia, karena Jepang kalah di Perang Dunia II. Oleh karena itu, tidak ada kata ‘pengembalian’.”
“’Pengembalian’ adalah kata yang digunakan Jepang. Secara hukum, satu-satunya dokumen yang disetujui dan diratifikasi oleh pihak Rusia dan Jepang setelah Perang Dunia II adalah deklarasi gabungan 1956, yang hanya menyebutkan persetujuan Moskow terkait ‘penyerahan’, dan bukan ‘pengembalian’ pulau-pulau setelah pakta perjanjian perdamaian ditandatangani,” kata Murashkin menambahkan.
Istilah ‘judo’ Putin
Menurut Kistanov, negosiasi perjanjian perdamaian akan berlanjut, namun saat ini “tidak ada alasan pengembalian kepulauan”.
Ketua Presidium Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan, Fyodor Lukyanov, mengatakan: “Setiap masalah kewilayahan diselesaikan dengan negosiasi yang alot, pertukaran kepentingan, dan perjanjian, dimana setiap pihak memenangkan sesuatu, tapi dengan kompromi.”
“Dalam hubungan internasional, tidak ada pemindahan wilayah tanpa alasan. Jika sebuah perjanjian dicapai tanpa penelitian mendalam dan tawar-menawar yang baik, maka rasa ketidakadilan akan muncul.”
Kistanov mencontohkan istilah judo yang digunakan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Putin bilang bahwa solusi harus dicari supaya tidak ada yang menang dan yang kalah. Ia menggunakan istilah hikiwake dalam judo,” ujar Kistanov. Dalam bahasa Jepang, Hikiwake berarti pertandingan judo yang imbang.
“Keputusan akhir harus berdasarkan deklarasi 1956. Putin mengakui efektivitas nya dalam pertemuan tahun 2001 dengan Perdana Menteri Jepang saat itu, Yoshiro Mori,” ujar Kistanov.
Latar belakang historis
Bagian selatan Kepulauan Kuril dan Sakhalin, termasuk pulau-pulau di pegunungan Kuril Selatan, telah menjadi bagian dari Uni Soviet setelah Perang Dunia II – sedangkan Jepang menyebut mereka “Wilayah Utara”, termasuk Pulau Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai.
Pada April 1941, Moskow dan Tokyo menandatangani Pakta Netralitas Soviet-Jepang untuk jangka waktu lima tahun. Uni Soviet kemudian melepas pakta tersebut April 1945, empat bulan sebelum perang dengan Jepang dimulai pada 8 Agustus 1945.
Pemerintah Soviet beralasan bahwa pakta tersebut sudah tidak relevan, dan kemudian menyatakan sikap Soviet: “Jerman menyerang Uni Soviet dengan dibantu aliansi mereka, Jepang. Selain itu, Jepang juga berperang dengan Amerika Serikat (AS) dan Britania, yang merupakan aliansi Uni Soviet.”
Perang antara Uni Soviet dengan Jepang ditentukan dalam Konferensi Yalta pada Februari 1945. AS dan Britania setuju bahwa Uni Soviet akan berperang dengan Jepang dua atau tiga bulan setelah Jerman berkapitulasi dengan mengembalikan “hak Rusia yang dirampas oleh Jepang melalui serangan di 1904”. Ini berarti pengembalian bagian selatan Pulau Sakhalin dan pulau-pulau lain yang berdekatan, termasuk Kepulauan Kuril.
Jepang menyerah pada 2 September 1945, namun ia belum menandatangani perjanjian perdamaian dengan Uni Soviet. Setelah negosiasi yang a lot, kedua pihak menelurkan deklarasi gabungan pada 19 Oktober 1956 di Moskow.
Pasal 9 dalam deklarasi menyatakan, “Uni Republik Sosialis Soviet, dengan tujuan mengabulkan permintaan Jepang dan demi kepentingan Jepang, setuju untuk menyerahkan Kepulauan Habokai dan Pulau Shikotan ke Jepang. Namun, penyerahan ini baru akan terjadi setelah perjanjian perdamaian antara Jepang dan URSS.”
Jepang meratifikasi dokumen pada 12 Desember 1956 di Tokyo, namun kemudian mengabaikannya dan meminta Rusia “mengembalikan” seluruh Kepulauan Kuril sebelum penandatanganan perjanjian.